Kritik Artikel “Awas, Politik Genderuwo” yang ditulis oleh Sindhunata

Politik genderuwo yang dimaksud dalam artikel yang ditulis oleh Sindhunata tersebut adalah politik dimana para calon legislatifnya hanya akan nggege mangsa dikarenakan miskinnya otoritas yang dibutuhkan oleh demokrasi. Para calon legislatif yang seperti itu hanya akan menjadi “genderuwo politik” yang menggelisahkan dan menakutkan masyarakat. Politik yang demikian akan menyebabkan stres sosial, stres terjelek dari segala stres.

Menurut artikel “Awas, Politik Genderuwo” yang dimuat dalam Koran Kompas pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, pada zaman sekarang banyak politikus-politikus yang tidak mempunyai otoritas-otoritas dalam lingkup das Politische. Mereka, terlebih lagi para anggota DPR, hanya pintar bermain dalam ranah die Politik, hingga mereka menjalankan tugasnya dengan dangkal, mengobral janji kosong, berbohong, dan membuat politik menjadi politik uang. Die Politik yang dimaksud disini adalah politik praktis sehari-hari, sedangkan das Politische adalah politik yang sampai pada dasar-dasarnya atau bisa disebut juga dengan fundamen yang memungkinkan politik bisa berjalan.

Otoritas politik yang seharusnya dimiliki oleh para politikus kita adalah otoritas politik dalam lingkup das Politische. Para politikus seharusnya tidak hanya berpolitik praktis atau die Politik tapi juga berpolitik yang sampai ke dasar-dasarnya atau das Politische agar politik demokrasi di Indonesia dapat dihidupkan dan dijalankan.

Otoritas sangat penting bagi para calon legislatif (caleg) dan politikus karena dengan otoritas tersebut masyarakat dapat menilai mana caleg yang benar dan mana caleg yang hanya modal nekat. Caleg yang memiliki otoritas politik akan mampu berpikir dalam kedalaman dan keluasan, bukan hanya jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Caleg yang demikian juga pasti akan mampu mengoperasionalkan semuanya dalam kebijaksanaan dan langkah konkret.

Saya sependapat dengan Sindhunata mengenai caleg yang perlu nunut otoritas dari tokoh-tokoh terkenal, misalnya Megawati, SBY, Hamengku Buwono IX, Bung Karno, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh terkenal lain yang digunakan sebagai ikon-ikon para caleg. Saya juga pernah menjumpai baliho-baliho caleg yang seperti itu. Ada caleg yang menampilkan foto tokoh terkenal Hatta Rajasa karena caleg tersebut berasal dari partai PAN. Ada pula yang menampilkan foto SBY, selain foto dirinya, karena caleg tersebut berasal dari partai Demokrat. Bahkan sayajuga pernah menjumpai baliho caleg yang juga ikut menampilkan nama salah satu orang tuanya seakan-akan orang tuanya adalah orang terkenal. Caleg tersebut mencantumkan “anak dari (nama salah satu orang tua)”. Padahal saya sendiri yang membacanya tidak mengenal baik caleg maupun orang tua caleg tersebut.

Memang benar hal demikian menunjukan bahwa caleg-caleg yang mencantumkan nama atau foto tokoh-tokoh terkenal setelah nama atau foto mereka sendiri tak yakin dengan otoritas mereka sendiri sehingga mereka harus dan perlu mendompleng tokoh-tokoh terkenal atau bahkan orang tuanya. Maka dari itu, muncullah julukan-julukan caleg bonek (modal nekat), caleg waton maju (caleg asal maju), caleg nyuwun pangestu (bermodal mohon doa restu), caleg ojo lai jepe methe coblos sedulur dhewe (pedomannya jangan lupa cobloslah teman sendiri), dan masih banyak lagi julukan-julukan yang lain.

Mungkin itu salah satu sebabnya banyak caleg-caleg gagal yang sakit jiwa setelah pemilihan. Mereka telah menghabiskan banyak uang, mungkin sampai menjual tanah atau harta kekayaan yang lain, hanya untuk menjadi anggota legislatif. Mereka lupa bahwa sebenarnya bukan hanya modal ekonomi saja yang dibutuhkan. Mereka juga harus mempersiapkan diri dan mental serta mereka juga harus mempunyai cukup pengetahuan tentang bagaimana caranya memimpin suatu daerah, bukan hanya sekedar urusan uang dan uang.